Ekspedisi Petebu (Petani Tebu Bersatu) menuju Propinsi Lampung, merupakan komitmen mengawal kedaulatan petani tebu yang ada di Kawasan Provinsi Lampung.

Tim Ekspedisi Petebu, tahap awal yang dipimpin langsung Yuristiarso Hidayat, mencoba melakukan pemetaan tentang permasalahan yang sedang dihadapi petani tebu pada umumnya.

Berdasarkan temuan Tim Petebu Lampung, Zuhri menyebutkan hasil observasinya bertemu dengan tokoh petani tebu, bahwa petani tebu Lampung menginginkan Harga Pokok Penjualan (HPP) Gula meningkat, sebagaimana sudah disampaikan Pemerintah.

"Harga gula akan sangat berdampak pada meningkatnya pendapatan petani," ujarnya.

Aspirasi petani itu, kata Zuhri berkaitan dengan meningkatnya harga pupuk, yang belakangan semakin mencekik petani.

"Dulu petani tebu masih bisa menggunakan pupuk Bersubsidi, tetapi setelah pupuk bersubsidi dicabut, maka praktis petani menangis," katanya.

Biaya pemupukan biasanya hanya cukup sekitar 3 juta per hektar, sekarang sudah meningkat menjadi Rp 10,5 juta per hektar.

"Belum lagi, untuk mendapatkan pupuk itu juga tidak gampang," keluhnya.

Belum lagi, masalah rendahnya rendemen. Menurut Tokoh Petani Tebu Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan H Pahman Jamal Ramli SE, petani selama ini masih mendapatkan rendemen diantara 7 persen saja. Itu artinya, setiap satu ton tebu setara dengan 70 Kg gula.

"Sementara Pabrik gula hanya membeli sekitar 500 ribuan, per kuintal, atau kalau dikonversi menjadi sekitar Rp 9600 an per kg," katanya, saat dikonfirmasi di rumahnya, pada Senin (23/05/2022) siang.

Karenanya, tak heran pendapatan petani tebu semakin menurun, dan berdampak pada minat petani untuk menanam Petebu.

"Karenanya tingginya biaya produksi yang tidak sebanding dengan murahnya harga gula milik petani," jelasnya.

Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama, setidaknya selama 6 tahun terahir, kondisi petani tebu belum mengalami perubahan.

"Kalau kondisi ini terus terjadi, maka petani tebu akan semakin terpuruk," tandasnya.

Karenanya, H Jamal menyampaikan agar ada kenaikan harga gula menjadi Rp 11.500 pada level petani.

"Dengan demikian, maka petani tebu masih bisa tertolong," ujarnya.

Pengakuan H Jamal, petani tebu di Kecamatan Negara Batin memiliki sekitar 12 ribuan hektar lahan tebu, sedangkan yang dikelola pabrik gula hanya sekitar 6000 hektar.

"Maka, lahan yang dikelola petani dua kali lipat lahan yang dikelola pabrik gula," katanya.

Salah satu solusi mendukung program pemerintah menuju Swasembada Gula, menurut Ketua Adat Negara Batin itu, diantaranya diperlukan keberadaan Pabrik Gula sebagai upaya meningkatkan produktivitas tebu.

"Pendirian pabrik baru dipandang perlu untuk mendukung produktivitas petani tebu," tegasnya.

Sumber: Jatim Update